Tag Archives: Praperadilan

Catat! Ini 2 Vonis Kontroversial PN Jaksel di Kasus Praperadilan

Tersangka kasus korupsi Komjen Budi Gunawan akan mengajukan gugatan praperadilan atas status itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Berdasarkan KUHAP, status tersangka itu tidak bisa dicabut oleh pengadilan. Tapi di PN Jaksel, hakim pernah melanggar UU itu.

Dalam catatan detikcom, Jumat (30/1/2015), kasus kontroversial pertama yaitu penetapan tersangka kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Atas penetapan itu, Bachtiar mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Pada 27 September 2012 hakim tunggal Suko Harsono memutus penetapan tersangka Bachtiar tidak sah.

Atas putusan ini, Mahkamah Agung (MA) kebakaran jenggot. Menurut MA, hakim praperadilan tidak berwenang memutuskan sah tidaknya penyidik kepolisian dan kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Dalam pasal 77 KUHAP dijelaskan, salah satu objek praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, ganti kerugian,” kata jubir MA Djoko Sarwoko di Jakarta pada 12 Desember 2012 lalu.

Hasilnya, kejaksaan tidak mengindahkan putusan praperadilan itu dan Bachtiar tetap diproses dan diadili ke Pengadilan Tipikor. Adapun Suko Harsono diberikan sanksi oleh MA yaitu didemosi ke Maluku.

Kasus kedua yaitu PN Jaksel menghentikan penyidikan kasus pajak dengan tersangka Toto Chandra. Pimpinan perusahaan Permata Hijau Group itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditjen Pajak pada 2009. Karena penyelidikan kasus pajak memerlukan waktu lama, maka Toto tidak ditahan karena apabila ditahan maksimal 60 hari berkas harus selesai.

Tak terima dengan penetapan tersangka ini, Toto lalu menggugat dengan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Agustus 2014. Toto meminta status tersangka atas dirinya dicabut. Siapa sangka, pada 29 Agustus 2014 hakim tunggal M Razzad mengabulkan permohonan Toto dan status tersangka Toto dibatalkan. Atas putusan ini, Ditjen Pajak terkaget-kaget. “Putusan itu tidak sesuai KUHAP. Kita cari di pasal KUHAP, tidak ada kewenangan praperadilan penghentian penyidikan,” kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli Kristianto.

Atas putusan ini, Ditjen Pajak telah melaporkan M Razzad ke MA dan Komisi Yudisial (KY). Namun hingga saat ini belum keluar keputusan sanksi atas Razzad.

Terkait permasalan di atas, pimpinan KY Ibrahim telah mendatangi PN Jaksel kemarin terkait hal itu.

“Yang pertama, yaitu jangan coba-coba melanggar hukum acara. Kedua, perhatikan secara cermat dan benar hukum yang harus diterapkan pada fakta yang terbukti di persidangan. Sedangkan yang ketiga, jangan ada di antara hakim, terutama yang memeriksa satu perkara, yang mencoba membangun kedekatan-kedekatan dengan salah satu pihak karena itu akan akan mengurangi kepercayaan masyarakat,” kata Ibrahim seusai mendatangi PN Jaksel, kemarin.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan praperadilan bersifat final dan binding. Akankah Komjen BG mendapat putusan kontrovesial ketiga dari PN Jaksel?

Sumber: Detik.com

Komisi III DPR dapat masukan dari pengadilan

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan Komisi III mendapat banyak masukan pada saat melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa.

Aziz menjelaskan, pada kunjungan Komisi III DPR RI ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Komisi III mendapat masukan agar DPR RI mengatur lebih rinci soal peninjauan kembali dan prapradilan yang dimasukkan dalam RUU KUHAP, serta memasukkan kepastian hukum dalam investasi ke dalam RUU KUHP yang sedang dibahas.

Pada pertemuan itu, kata dia, Komisi III DPR RI juga mendaoat masukan soal hakim komisaris terkait putusan prapradilan.

“Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengusulkan perlu adanya suatu kepastian hukum dalam memutus suatu perkara terhadap perkara yang telah diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” katanya.

Menurut dia, SP3 diberikan terhadap perkara yang sudah dihentikan penuntutannya atau sudah ada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) bila tidak ada bukti baru (novum).

Pada pertemuan tersebut, ada keluhan dari Wakil Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perihal rekrutmen calon hakim agung yang dicurigai ada proses yang tidak adil pada saat seleksi di Komisi Yudisial sehingga membuat banyak hakim enggan mendaftar menjadi calon hakim agung.

“Keluhan itu akan kami tanyakan dengan KY pada saat RDP,” katanya.

Selain ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Komisi III DPR RI juga menjadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Militer.

Sumber: Antara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011

Permohonan ini diajukan oleh Tjetje Iskandar yang menguji ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan: (1) “Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”; (2) “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”;

Batu uji yang diajukan dalam Permohonan ini adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam permohonan ini Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

  • Menyatakan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
  • Menyatakan Pasal 83 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan  Pemohon dengan amar yang menyatakan:

  • Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945;
  • Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Unduh :Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011