Tag Archives: Peninjauan Kembali

MA Usul Pembatasan PK Dicantumkan dalam RUU KUHAP

Mahkamah Agung (Hatta Ali) mengusulkan, pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dicantumkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pencantuman dianggap dapat memberikan kepastian hukum.

“Untuk pembentuk UU, karena sedang membahas rancangan KUHP maupun KUHAP supaya (pembatasan pengajuan PK) bisa dimasukan sebagai solusi yang terbaik. Apakah dimasukan pembatasan (jumlah) PK atau pembatasan waktu untuk mengajukan PK,” kata Hatta Ali di Gedung MA, Jakarta, Rabu (7/1).

Senada dengan Hatta, Juru Bicara MA Suhadi menuturkan MA sepakat jika pembatasan PK dimasukkan dalam revisi KUHAP. “Sekarang revisi KUHAP sedang dibicarakan rancangannya, kalau ada regulasi tentang itu (pembatasan PK), ya silakan saja,” ujar Suhadi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam paparan rencana kerja tahun 2015 di kantornya, Senin (5/1), menuturkan Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP masuk dalam Program Legislasi Nasional.

Akhir tahun lalu, MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Dalam surat edaran tersebut, Ketua MA Hatta Ali meminta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan di seluruh Indonesia untuk tidak mengirimkan berkas pengajuan PK kedua kalinya ke MA.

Namun MA masih membolehkan pengajuan PK kepada pelaku tindak pidana maupun perdata jika putusan PK pertama yang telah diajukan bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya. Peraturan tersebut termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009.

Polemik PK bermula ketika bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menggugat Pasal 268 ayat 3 KUHAP. Mahakmah Konstitusi dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, membatalkan pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam putusan tersebut, MK mengizinkan PK lebih dari satu kali. Lantas, baik terpidana maupun ahli warisnya dapat mengajukan PK atas PK.

Sumber: CNN Indonesia

ICJR Nilai Peraturan Pembatasan PK Lewat Surat Edaran MA Tak Tepat

Mengawali tahun baru 2015, Mahkamah Agung (MA) dinilai telah melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legis Generalis” dalam Pembentukan Surat Edaran MA tentang Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) atau SEMA Pembatasan PK.

Penilaian itu dikekluarkan di Jakarta oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada Kamis (1/1/2015). ICJR menjelaskan, mengakhiri tahun 2014, MA memberikan kado tahun baru berupa pembatasan PK yang diatur melalui instrument SEMA. Pada intinya SEMA tersebut memberikan instruksi terhadap seluruh pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) untuk tidak menerima permohonan PK lebih dari satu kali kepada terpidana.

Menurut Ketua Tim Perumus SEMA PK, Suhadi, Putusan MK No 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang membatasi pengajuan PK bertentangan dengan konstitusi adalah cacat hukum. Alasannya masih ada aturan yang membatasi pengajuan PK yaitu Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 tentang MA. Kedua peraturan ini menurut Suhadi tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

ICJR juga menerangkan, salah satu penyebab utama keluarnya SEMA ini ialah permintaan Jaksa Agung kepada MA agar lembaga peradilan tertinggi ini segera menerbitkan Pertaturan MA (Perma) untuk mengatur permohonan PK terhadap terpidana mati. Peraturan ini diperlukan karena Jaksa Agung saat ini, M Prasetyo menunda eksekusi mati terhadap dua terpidana narkoba, Agus Hadi dan Pujo Lestari, karena kedua terpidana itu mengajukan PK untuk kali kedua setelah grasinya ditolak.

ICJR berpendapat pengaturan pembatasan PK melalui SEMA tidaklah tepat. Alasan lembaga ini, setiap pembatasan terhadap hak asasi haruslah dilakukan dengan undang-undang (UU) sesuai ketentuan Pasal 28 J UUD 1945.

Anggara Suwahyu, Ketua Badan Pengurus ICJR, juga mengatakan, MA telah melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam Pembentukan SEMA Pembatasan PK. Kedua aturan Undang Undang yang menjadi sandaran pembentukan SEMA yaitu Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 tentang MA tersebut mengatur PK dalam semua perkara (Perdata, TUN, Agama).

“Namun khusus untuk perkara pidana pengaturan PK sudah diatur secara khusus dalam KUHAP. MA mestinya berhati–hati menerobos prinsip hukum yang sudah lama dianut oleh negara–negara hukum modern. Dengan melanggar prinsip ini maka MA telah mengingkari prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945,” kata Anggara.

Anggara juga menjelaskan, ICJR tetap menolak hukuman mati, meskipun pidana hukuman mati masih dianggap sesuai dengan konstitusi menurut Putusan MK. Oleh karena itu, tegasnya, pengajuan PK oleh terpidana pada dasarnya tidak dapat menghalangi eksekusi terhadap terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati.

Dia juga mengingatkan, berdasarkan KUHAP meskipun terpidana sudah menjalani hukuman mati, PK masih bisa diajukan oleh ahli waris terpidana. “Oleh karena itu, kami merasa heran atas kebijakan para pimpinan MA yang mengikuti kemauan Jaksa Agung beserta Presiden untuk menerbitkan SEMA tersebut dengan melanggar beragam prinsip–prinsip hukum yang berlaku umum di negara–negara hukum modern,” tuturnya.

Anggara juga mengingatkan, jika pun Jaksa Agung enggan mengeksekusi terpidana mati karena masalah pengajuan PK, mestinya lembaga ini juga tidak menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman mati. Diingatkan pula, di tengah buruknya sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, pemberlakukan tuntutan hukuman mati harus diterapkan dengan hati–hati dan sangat ketat.

“Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati harus dijamin dan dilindungi dengan sangat ketat hak–haknya agar proses “peradilan sesat” dapat diminamilisisai,” tegas Anggara Suwahyu.

Sumber: Warta Kota

MA: PK Pidana Hanya Satu Kali, Putusan MK Tak Dapat Dikesampingkan

Harapan para terpidana mati untuk kembali mengajukan upaya hukum lewat peninjauan kembali kedua kandas. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan, PK untuk perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Padahal, Mahkamah Konstitusi menyatakan, PK bisa lebih dari satu kali. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7/2014 yang dikeluarkan Ketua MA Hatta Ali, 31 Desember 2014, itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pengajuan peninjauan kembali (PK). Hal itu menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang mengabulkan permohonan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar beserta istri dan anaknya.

Antasari beserta istri dan anaknya minta MK membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu mengatur PK pidana hanya boleh diajukan sekali.

Antasari, terpidana 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, berniat mengajukan PK kedua, tetapi terganjal oleh ketentuan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP.

Sementara itu, Sema No 7/2014 mendasarkan diri pada Pasal 24 Ayat (2) UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) UU No 3/2009 tentang MA yang mengatur PK hanya sekali. Kedua ketentuan itu tak dibatalkan MK.

Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun mengungkapkan, penerbitan Sema tentang PK merupakan wewenang pimpinan MA. Namun, MA perlu lebih profesional dalam menyikapi putusan MK, khususnya jika sema itu ditujukan untuk PK pidana. Penerbitan sema seharusnya juga memperhatikan aspek yang akan menjadi polemik di masyarakat.

”Putusan MK bersifat erga omnes, yang artinya harus ditaati oleh semua orang, sementara putusan MA bersifat inter partes, yang artinya hanya mengikat pihak yang beperkara. Dalam pemahaman hukum administrasi negara, kedudukan surat edaran berada di bawah peraturan. Oleh karena itu, Sema No 7/2014 tidak dapat mengesampingkan putusan MK,” paparnya.

Menurut Gayus, Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang dibatalkan MK bersifat lex specialis. Adapun pasal-pasal dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur PK bersifat generalis, yaitu berlaku juga untuk semua perkara. Jadi, Sema No 7/2014 seharusnya hanya berlaku untuk perkara PK di luar pidana karena ketentuan terkait PK pidana sudah dibatalkan.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform Anggara. Menurut dia, MA telah melupakan prinsip lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) dalam pembentukan Sema No 7/2014. ”Dengan melanggar prinsip ini, MA telah mengingkari prinsip negara hukum yang dianut di UUD 1945,” katanya.

Menyusul keluarnya Sema No 7/2014, kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, menyatakan akan mengadukan MA ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi HAM PBB. Ia menilai, sema itu telah menghalangi hak seseorang untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu, pihaknya juga akan menguji ketentuan-ketentuan dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman terkait pengaturan PK hanya sekali.

Apresiasi:
Kejaksaan Agung mengapresiasi langkah MA mengeluarkan Sema No 7/2014. ”Surat edaran ini merupakan langkah maju. Dengan demikian, kepastian hukum dari perkara pidana dapat segera diperoleh tanpa ada hambatan dan harus menunggu dalam waktu yang lama,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo.

Dengan keluarnya Sema No 7/2014, Prasetyo mengatakan, pihaknya tinggal menunggu proses PK yang kini sedang diajukan oleh dua terpidana mati di Kepulauan Riau pada 15 Desember 2014. Sidang PK atas nama terpidana mati perkara narkoba Pujo Lestari dan Agus Hadi baru digelar pada 6 Januari di Pengadilan Negeri Batam.

Dua terpidana mati yang mengajukan PK tersebut, menurut rencana, akan dieksekusi pada akhir 2014. Namun, rencana itu tertunda. Selain dua terpidana mati itu, ada empat nama lain yang direncanakan menjalani eksekusi. Mereka adalah dua terpidana mati perkara narkoba, yaitu Marco Archer Cardoso Moreira dari Brasil dan Namaona Denis dari Nigeria, serta dua terpidana mati perkara pembunuhan, yaitu Gunawan Santoso dan Tan Joni.

Prasetyo menegaskan, pihaknya menghargai proses hukum. Jika PK terpidana mati itu sudah resmi ditolak, kejaksaan akan melanjutkan ke aspek teknis untuk eksekusi. (ANA/IAN)

Sumber: Kompas Cetak

MA Nilai Putusan MK Cacat Hukum

Ketua Tim Perumus Sema Peninjauan Kembali, Suhadi, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal peninjauan kembali menjadi cacat karena landasan hukum yang digunakan hanya berdasarkan KUHAP. Sedangkan landasan hukum penerbitan surat edaran Mahkamah Agung (sema) ada dua perundang-undangan yang diacu.

Keduanya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 66. Pasal-pasal di kedua undang-undang itu masih berkekuatan hukum tetap dan belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Artinya, kata Suhadi, pasal di dua undang-undang itu bisa dijadikan sebagai acuan dari penerbitan sema dan mengembalikan batas permohonan peninjauan kembali yang hanya satu kali dan bukan berulang kali seperti putusan MK.

“Masing-masing pasal di dua undang-undang itu juga menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan di atas peninjauan kembali. Jadi, ya, peninjauan kembali hanya satu kali,” kata Suhadi. “Sema ini bisa menjadi acuan Kejaksaan Agung jika masih galau akibat adanya peninjauan kembali lebih dari satu kali itu.”

Sema ini diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali beserta seluruh hakim kamar pidana pada tanggal 31 Desember 2014. Suhadi mengatakan sema ini merupakan instruksi terhadap seluruh pengadilan negeri dan tinggi untuk tidak menerima permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali kepada terpidana.

Sumber: Tempo.co

MA: PK Berulang Dibatalkan Surat Edaran

Ketua Tim Perumus Sema Peninjauan Kembali, Suhadi, mengatakan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bisa membatalkan upaya PK yang diajukan terpidana.

Apalagi, kata Suhadi, jika perkara peninjauan kembali terpidana itu belum sampai ke Mahkamah Agung.

“Misalnya, perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana yang sudah mengajukan grasi dan ingin dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung,” kata Suhadi, kepada Tempo, Rabu, 31 Desember 2014. “Ada kemungkinan bila perkara itu sudah ke Mahkamah Agung pun nantinya majelis hakim akan menolaknya.”

Suhadi juga mengatakan jika ada terpidana yang baru satu kali mengajukan PK dan belum pernah mengajukan grasi kemudian mengajukan PK untuk kedua kalinya sebelum sema itu terbit, kecil kemungkinan Mahkamah Agung akan mengabulkan.

Ini karena landasan hukum yang menjadi acuan tetap tidak bisa hanya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang biasa disebut dengan KUHAP.

Mahkamah Konstitusi pada Maret lalu menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena membatasi peninjauan kembali oleh terdakwa hanya sekali. Dengan alasan keadilan, Mahkamah membatalkan pasal itu, yang merugikan kedudukan pemohon, yakni Antasari Azhar. Sehingga peninjauan kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Putusan MK ini menjadi penghambat Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi mati dua terpidana narkoba, Agus Hadi dan Pujo Lestari. Musababnya, dua terpidana itu meski sudah ditolak grasinya tetap mengajukan PK yang kedua kalinya. Mereka masih mengajukan PK di Pengadilan Negeri Batam. Sidang PK digelar pada 6 Januari. Dua lainnya merupakan warga negara asing dari Brasil dan dari Malawi.

Suhadi berharap setelah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana diterbitkan bisa mempertegas kepastian hukum terhadap terpidana eksekusi mati yang mengajukan peninjauan kembali. “Apalagi dalam sema ini peninjauan kembali hanya boleh diajukan satu kali dan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi.”

Sumber: Tempo.co

Peraturan MA Soal PK Berulang Belum Rampung Juga

Mahkamah Agung hingga saat ini belum merumuskan aturan teknis terkait permohonan peninjauan kembali berkali-kali. Padahal, beleid aturan yang disebut juga Peraturan Mahkamah Agung itu direncanakan selesai saat pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 lalu.

“Masih berjalan di kelompok kerja penyusunan rancangan peraturan itu,” kata Ridwan Mansyur, kepala biro Hukum dan Humas MA, di kantor Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Desember 2014. “Belum jadi.”

Perumusan Perma ini terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang diajukan oleh bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Mahkamah menilai pengajuan PK yang hanya satu kali seperti tertulis dalam Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan rasa keadilan.

Akibatnya, Mahkamah membatalkan Pasal itu dan terpidana boleh mengajukan permohonan PK lebih dari satu kali atau berkali-kali. Ridwan mengatakan setelah MK membuat putusan itu, belum ada ketentuan secara jelas yang mengatur proses permohonan PK.

“Seperti, bagaimana mekanisme dan pengajuan PK untuk yang kedua kalinya, tata caranya belum ada dan itu yang sedang kami bahas,” kata Ridwan. “Sepanjang sedang dibahas, kami saat ini memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk membuat peraturan sementaranya dulu. Karena pengadilan negeri merupakan pintu masuk permohonan PK.”

Adapun kelompok kerja penyusun Perma itu dipimpin oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar. Ridwan berharap penyusunan Perma itu dapat diselesaikan secepafg mungkin untuk selebihnya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sumber: Tempo.co

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

Permohonan ini diajukan oleh Antasari Azhar, S.H., M.H., Ida Laksmiwaty S.H., Ajeng Oktarifka Antasariputri. Para Pemohon menguji ketentuan Pasal Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Permintaan     Peninjauan     Kembali     atas     suatu     putusan hanya   dapat dilakukan satu kali saja”;

Batu uji yang digunakan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tiga hal yaitu

  • Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi: “Permintaan   Peninjauan   Kembali atas  suatu   putusan   hanya   dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum);
  • Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi: “Permintaan Peninjauan   Kembali atas     suatu     putusan     hanya     dapat dilakukan satu kali saja” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum);
  • Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, selengkapnya berbunyi: “Permintaan Peninjauan   Kembali   atas   suatu   putusan   hanya   dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan lebih dari sekali ”.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan amar

Mengabulkan permohonan para Pemohon:

  • Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945;
  • Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Unduh Putusan MK No 34/PUU-XI/2013