Tag Archives: Hukum Acara Pidana

Ini Cara Mereformasi Hukum Acara Pidana Ala Empat Caketum PERADI

Mulai membentuk divisi penelitian dan pengembangan, hingga bersinergi dengan pemerintah dan DPR dalam proses pembaharuan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana kerap kali ditabrak dalam proses penegakan hukum. Mulai aturan terkait proses penyelidikan hingga upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK) pada praktiknya kerap diterabas. Reformasi hukum acara pidana diyakini akan menjadi solusi atas masalah ini.

 Topik tersebut mengemuka dalam acara debat calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Rabu (18/3), yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesia Jentera School of Law (IJSL), dan Hukumonline.

 Para kandidat yang hadir sepakat bahwa advokat sebagai pilar penegak hukum memiliki peran strategis dalam pembaharuan hukum acara pidana.

Humprey R Djemat mengatakan PERADI mestinya tak saja fokus dalam mengelola ujian advokat dan urusan kartu keanggotaan, tapi juga memiliki kajian terhadap reformasi hukum acara pidana. PERADI, menurut dia, dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah dan DPR, khususnya Komisi III yang membidangi hukum.

Humphrey bertekad jika menjadi Ketua Umum nanti, PERADI akan memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan hukum nasional. Untuk itu, kata dia, PERADI harus menjalin komunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain itu, Humphrey memandang PERADI harusmemiliki divisi bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Divisi itu nantinya dapat merumuskan kebijakan PERADI yang ditawarkan kepada pemerintah dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Ia menilai, PERADI di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan tak berbuat banyak dalam perkembangan pembangunan hukum, khususnya perubahan hukum acara pidana yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Humphrey berjanji jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum, PERADI akan memberi sumbangsih dalam reformasi hukum acara pidana.

“Saya ibaratkan PERADI ini raksasa yang tidur. PERADI harus melakukan pendekatan dengan pemerintah dan DPR untuk memikirkan reformasi hukum acara pidana dan harus komitmen. Kalau saya jadi ketua umum, saya akan perhatikan itu,” ujar Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) itu.

Calon lainnya, Hasanuddin Nasution tak setuju dengan penilaian Humprey bahwa PERADI sebagai raksasa yang tertidur. Pasalnya, PERADI di bawah tampuk kepemimpinan Otto Hasibuan cukup memiliki peran, namun memang dia akui tak maksimal. Hasanuddin yang juga menjabat Sekjen PERADI periode 2010-2015 itu mengatakan, telah melakukan sejumlah kajian dalam perkembangan hukum.

Sama halnya dengan Humprey, Hasanuddin menilai PERADI mesti memiliki divisi Litbang. PERADI selama ini tak memiliki Litbang yang bertugas melakukan kajian serta isu hukum kekinian, terlebih mengenai kajian pembaharuan hukum acara pidana. Ia mengatakan, acapkali PERADI diundang ke DPR tapi selalu tertinggal isu pembaharuan hukum acara pidana.

“PERADI kalau dipanggil DPR selalu gagap dan tidak punya data. Jadi nanti harus ada Litbang di DPN PERADI,” katanya.

Hasanuddin memiliki keinginan PERADI menjadi mitra DPR. Sayangnya, untuk menjadi mitra DPR, syaratnya lembaga itu harus mendapat anggaran dari pemerintah. Sementara, PERADI lembaga yang independen tanpa adanya anggaran dari pemerintah. Menurutnya, dengan menjadi mitra DPR, setidaknya PERADI mampu memberikan masukan komprehensif dalam pembaharuan hukum acara pidana.

“Jadi ke depan ada Litbang membuat kajian untuk persoalan hukum  dan membangun kemitraan dengan pemerintah serta DPR,” katanya.

Calon Ketua Umum lainnya, Luhut MP Pangaribuan berpendapat agenda reformasi pembaharuan hukum acara pidana menjadi penting. Pasalnya, advokat adalah profesi praktisi hukum yang melaksanakan hukum acara pidana. Menurutnya, PERADI mesti melakukan pendekatan sistem.

Selama ini, katanya, PERADI kerap tertinggal dalam agenda reformasi hukum acara pidana. Ketimbang mendorong setara dengan penegak hukum lainnya, PERADI mesti berperan aktif dalam mengubah sistem hukum acara pidana ke arah yang lebih baik.

“PERADI harus berperan aktif,” imbuh Wakil Ketua Umum PERADI periode 2010-2015 ini.

Kandidat lain, Juniver Girsang mengatakan, sebagai organisasi, PERADI harus aktif. Tak saja mengurus advokat yang berhimpun, tetapi selalu mengikuti perkembangan pembaharuan hukum acara pidana. Juniver mengaku kecewa dengan PERADI karena pihak DPR sempat mengutarakan pertanyaan kepada dirinya terkait pembahasan revisi KUHAP dan KUHP.

“Saya mengalami kecewa dengan PERADI, saya tanya ke DPR kapan PERADI bisa aktif dalam pembahasan (revisi, red) KUHAP dan KUHP. Lalu dijawab, mana organisasi yang mau diundang, organisasi advokat begitu banyak,” katanya.

Ia berjanji jika terpilih menjadi Ketua Umum PERADI, organisasi advokat ini akan diupayakan terlibat aktif dalam pembahasan Revisi KUHAP dan KUHP.

Lebih jauh ia berpandangan, PERADI mesti memberdayakan sejumlah pakar hukum untuk duduk di dewan pakar PERADI. Dengan begitu, mereka dapat melakukan kajian untuk menelaah sejumlah UU yang bermasalah. “Banyak UU bermasalah karena tidak ada peran advokat,” pungkasnya.

Sumber: HukumOnline.com

Catat! Ini 2 Vonis Kontroversial PN Jaksel di Kasus Praperadilan

Tersangka kasus korupsi Komjen Budi Gunawan akan mengajukan gugatan praperadilan atas status itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Berdasarkan KUHAP, status tersangka itu tidak bisa dicabut oleh pengadilan. Tapi di PN Jaksel, hakim pernah melanggar UU itu.

Dalam catatan detikcom, Jumat (30/1/2015), kasus kontroversial pertama yaitu penetapan tersangka kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Atas penetapan itu, Bachtiar mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Pada 27 September 2012 hakim tunggal Suko Harsono memutus penetapan tersangka Bachtiar tidak sah.

Atas putusan ini, Mahkamah Agung (MA) kebakaran jenggot. Menurut MA, hakim praperadilan tidak berwenang memutuskan sah tidaknya penyidik kepolisian dan kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Dalam pasal 77 KUHAP dijelaskan, salah satu objek praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, ganti kerugian,” kata jubir MA Djoko Sarwoko di Jakarta pada 12 Desember 2012 lalu.

Hasilnya, kejaksaan tidak mengindahkan putusan praperadilan itu dan Bachtiar tetap diproses dan diadili ke Pengadilan Tipikor. Adapun Suko Harsono diberikan sanksi oleh MA yaitu didemosi ke Maluku.

Kasus kedua yaitu PN Jaksel menghentikan penyidikan kasus pajak dengan tersangka Toto Chandra. Pimpinan perusahaan Permata Hijau Group itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditjen Pajak pada 2009. Karena penyelidikan kasus pajak memerlukan waktu lama, maka Toto tidak ditahan karena apabila ditahan maksimal 60 hari berkas harus selesai.

Tak terima dengan penetapan tersangka ini, Toto lalu menggugat dengan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Agustus 2014. Toto meminta status tersangka atas dirinya dicabut. Siapa sangka, pada 29 Agustus 2014 hakim tunggal M Razzad mengabulkan permohonan Toto dan status tersangka Toto dibatalkan. Atas putusan ini, Ditjen Pajak terkaget-kaget. “Putusan itu tidak sesuai KUHAP. Kita cari di pasal KUHAP, tidak ada kewenangan praperadilan penghentian penyidikan,” kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli Kristianto.

Atas putusan ini, Ditjen Pajak telah melaporkan M Razzad ke MA dan Komisi Yudisial (KY). Namun hingga saat ini belum keluar keputusan sanksi atas Razzad.

Terkait permasalan di atas, pimpinan KY Ibrahim telah mendatangi PN Jaksel kemarin terkait hal itu.

“Yang pertama, yaitu jangan coba-coba melanggar hukum acara. Kedua, perhatikan secara cermat dan benar hukum yang harus diterapkan pada fakta yang terbukti di persidangan. Sedangkan yang ketiga, jangan ada di antara hakim, terutama yang memeriksa satu perkara, yang mencoba membangun kedekatan-kedekatan dengan salah satu pihak karena itu akan akan mengurangi kepercayaan masyarakat,” kata Ibrahim seusai mendatangi PN Jaksel, kemarin.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan praperadilan bersifat final dan binding. Akankah Komjen BG mendapat putusan kontrovesial ketiga dari PN Jaksel?

Sumber: Detik.com

DPD Usulkan Pengadilan Khusus untuk Pejabat Negara

DPD RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Peradilan Pejabat Tinggi Negara atau peradilan khusus agar peradilan terhadap pejabat tinggi negara berjalan cepat sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Selama ini, kasus hukum yang dihadapi pejabat negara kadang-kadang penyelesaiannya sangat lamban dan terkatung-katung sehingga terjadi kekosongan jabatan,” kata Anggota DPD RI, John Pieris pada diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut John Pieris, beberapa kasus hukum yang dihadapi pejabat negara penyelesaiannya sangat lamban, terkatung-katung, dan bahkan dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu yang merugikan bangsa dan negara.

Percepatan peradilan untuk pejabat negara yang diusulkan DPD RI, menurut John, akan dilakukan oleh lembaga penegak hukum permanen, tapi hakimnya bersifat ad-hoc di bawah Mahkamah Agung, sedangkan putusannya bersifat final dan mengikat.

“Proses hukum dipengadilan, diusulkankan paling lama 10 hari di luar proses penyidikan,” katanya.

John Pieris mencontohkan, jika RUU tersebut saat ini sudah diundangkan, maka kasus hukum yang disangkakan kepada calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan serta Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, bisa diproses secara cepat.

Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI i ni menambahkan, majelis hakim pada pengadilan terhadap pejabat negara ini harus ahli hukum yang terhormat, serta memiliki moral baik, integritas tinggi, serta tidak memiliki kepentingan politik apa pun.

“Mereka ini bisa diambil dari Pengadilan Tinggi, bukan dari pengadilan negeri. Proses seleksinya bisa seperti seleksi untuk hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

John Pieris menjelaskan, hakim-hakim berintegritas tinggi itu dibutuhkan untuk menangani kasus hukum yang dihadapi pejabat negara sehingga berjalan dengan baik.

Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan mendukung usulan DPD RI tersebut sehingga pengadilan terhadap pejabat negara tidak membutuhkan proses panjang.

Dasar pemikiran dari usulan tersebut, kata Aziz, sangat baik dan ideal tapi jika usulan itu diterima dia meragukan penerapannya dapat berjalan baik.

Menurut dia, pengadilan terhadap pejabat tinggi negara yang tersangkut kasus hukum haris diadili oleh majelis hakim dari kalangan pakar hukum dan sudah tidak memiliki kepentingan dunia lagi.

“Untuk menerapan pengadilan khusus terhadap pejabat negara, maka perlu dukungan dengan revisi UU KUHP dan KUHAP. Namun, realitasnya, sudah selama 30 tahun revisi UU KUHP dan KUHAP, belum juga selesai,” katanya

Sumber: Suara Pembaruan

Menkumham Ingin RUU KUHAP dan KUHP Segera Rampung

Pemerintah berharap DPR RI bisa menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Demikiaan disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly saat menghadiri rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Komplek Senayan, Jakarta (Kamis, 29/1).

Misalnya RUU KUHAP dan KUHP. Ia berharap RUU yang sempat dibahas pada DPR periode sebelumnya ini dapat dituntaskan di tahun ini.

“Dulukan sempat dibahas tapi baru tujuh belas pasal. Ini harus selesai. Kalau boleh secepat-cepatnya harus selesai. Masak kita sekarang sudah merdeka lama masih pakai UU Belanda (UU KUHAP dan KUHP),” ujar Menteri Yasonna.

Selain RUU KUHAP dan KUHP, politisi PDIP ini berharap, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga menjadi prioritas.

“Seperti yang saya janjikan waktu lalu kan untuk membuat pengadilan HAM Ad Hoc harus ada persetujuan DPR, Itu kan sudah dua kali kita tidak dapat kesepakatan jadi sekarang ya sudahlah. Ini yang kita fokuskan. Sekarang lebih bagus kita begitu daripada ribut-ribut di luar tidak selesai,” tandas Menteri Yasonna ini.

Ada 12 RUU usulan pemerintah yang dimasukkan di Prolegnas 2015. 12 RUU itu adalah; RUU KUHAP dan KUHP; RUU Merek, RUU Hak Paten; RUU Informasi dan Transaksi Elektronik; RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak; RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan; RUU Perubahan Harga Rupiah; RUU Perkoperasian; RUU Ketenagakerjaan; RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan RUU Kekarantinaan Kesehatan.

Sumber: RMOL.co

MA Kukuhkan PK Hanya Sekali

PK berkali-kali menjadi ‘senjata’ menghindari eksekusi. Substansi SEMA ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Di penghujung akhir tahun kemarin, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya sekali.

Mahkamah Agung berpendirian jika PK boleh diajukan berkali-kali dikhawatirkan instrumen hukum itu dijadikan ‘senjata’ bagi para gembong narkoba menghindari eksekusi mati karena mengajukan PK yang kedua setelah grasinya ditolak presiden.

“MA harus komit perang melawan narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius dan terorganisir, membahayakan generasi muda di masa mendatang. Makanya, MA memandang perlu agar PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Kamis (01/1) kemarin.

SEMA itu diteken Ketua MA Hatta Ali pada 31 Desember 2014 dan dikirimkan kepada seluruh ketua pengadilan di seluruh Indonesia untuk dilaksanakan. MA menegaskan putusan MK itu dianggap sebagai putusan nonexecutable alias tidak bisa diimplementasikan dalam praktik. Sebab, Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut terhadap putusan PK tidak dapat diajukan PK kembali.

Selain itu, Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA juga menegaskan pengajuan PK hanya dapat diajukan satu kali. Menurut Ridwan putusan MK yang menghapus Pasal 268 ayat (3) KUHAP pada 6 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan PK yang diatur di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA itu. “Atas dasar itu, MA berpendapat permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali. SEMA itu mengesampingkan putusan MK semata-mata karena tak sejalan dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA,” tegasnya.

Sebelumnya, lewat putusannya bernomor 34/PUU-XI/2013, MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dibacakan pada 6 Maret 2014 lalu. Putusan ini mensyiratkan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHAP.

Putusan MK itu sempat menimbulkan pro dan kontra terutama dari kalangan internal MA sendiri. Sebab, pembatalan ketentuan PK hanya satu kali dapat berimplikasi permohonan PK dapat diajukan berkali-kali oleh terpidana atau penuntut umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kritik SEMA
Terpisah, Pengamat Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin yang menilai keluarnya kebijakan pembatasan PK hanya sekali oleh MA tentunya tidak dapat dibenarkan. Sebab, konstitusi sudah menempatkan MA sebagai kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

“Pencarian keadilan setiap warga negara hak konstitusional yang paling esensial. Negara cq MA tidak boleh menutup upaya setiap warga negara untuk memperjuangkan keadilan atas hak kebebasan dan kehidupannya,” ujar Irman saat dihubungi, Jum’at (2/1).

Baginya, negara tidak boleh “malas” melayani pencarian keadilan untuk kehidupan dan kebebasan setiap umat manusia selama terdapat adanya keadaan baru yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa terpidana tersebut tidak bersalah. “Atas dasar itulah, MK menyatakan ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana kita adalah inkonstitusional,” tegasnya.

Menurut dia putusan MK ini sudah menjadi hukum positif yang seharusnya dipatuhi MA yang setara kepatuhannya terhadap UUD 1945 sebagai produk MPR. Karenanya, SEMA pembatasan PK hanya sekali itu adalah inkonstitusional.

Dia menyarankan agar DPR menjalankan fungsi pengawasannya atas tindakan lagislatoris MA seperti ini, termasuk Komisi Yudisial harus proaktif. Sebab, bagaimanapun setiap sumpah hakim agung atau pejabat MA pasti tercantum untuk mematuhi UUD 1945.

“Apabila SEMA ini kemudian tetap berlaku dan dijadikan dasar menolak pengajuan PK , maka Putusan MA atas perkara pidana tersebut akan bisa inkonstitusional sehingga lembaga eksekutor (kejaksaan) kehilangan basis konstitusional untuk akan atau terus mengeksekusinya.”

Sementara Insitute for Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat pengaturan pembatasan PK melalui SEMA tidak tepat. Sebab, setiap pembatasan terhadap hak asasi seyogyanya diatur dengan undang-undang sesuai ketentuan Pasal 28 J UUD 1945.

Ketua Badan Pengurus ICJR, Anggara menilai MA telah melupakan prinsip lex specialis derogat legi generalis terkait pembentukan SEMA Pembatasan PK itu. Ia mengingatkan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang dijadikan sandaran pembentukan SEMA itu mengatur PK untuk semua perkara (Perdata, TUN, Agama). Namun, khusus perkara pidana pengaturan PK sudah diatur secara khusus dalam KUHAP.

“MA semestinya berhati-hati menerobos prinsip hukum yang sudah lama dianut dalam negara-negara hukum modern itu. Dengan melanggar prinsip ini, MA telah mengingkari prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945,” tegas Anggara.

Meski begitu, ICJR tetap menolak hukuman mati, namun pidana mati masih dianggap sesuai dengan konstitusi menurut Putusan MK. Karena itu, pengajuan PK (terlebih pengajuan PK kedua) oleh terpidana pada dasarnya tidak dapat menghalangi eksekusi terhadap terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati.

“Kalaupun Jaksa Agung enggan mengeksekusi terpidana mati karena masalah pengajuan PK oleh terpidana, mestinya Jaksa Agung juga tidak menuntut terdakwa dengan hukuman mati,” kritiknya.

Sumber: HukumOnline.com

PT DKI Jakarta Usulkan RUU KUHP dan KUHAP ke Komisi III DPR

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan kunjungan ke empat lingkungan peradilan se-wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Aziz Syamsuddin mengatakan, Pengadilan Tinggi mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP dan terkait peradilan. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum.

“Satu masukan mengenai rancangan RUU KUHP dan KUHAP baik terhadap kepastian hukum, terhadap peninjauan kembali, terhadap praperadilan yang diminta dimasukkan di dalam KUHP dan KUHAP untuk suatu kepastian hukim dalam investasi,” kata Aziz setelah Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Pengadilan Tinggi, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Aziz menuturkan, rekomendasi lain yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi se-Jakarta yaitu mengenai Hakim Komisaris terkait putusan praperadilan. Pengadilan Tinggi mengusulkan, perlu adanya suatu kepastian hukum dalam memutus suatu perkara terhadap perkara yang telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“SP3 dilakukan terhadap perkara yang sudah di SKPP bila tidak ada nofum baru. Maka untuk kepastian hukum masukan dari para hakim untuk tidak dapat di tindaklanjuti karena sudah bersifat mengikat,”kata Aziz.

Sebelumnya rapat ini dihadiri oleh beberapa anggota komisi III. Diantaranya Aziz Syamsuddin, Romahurmuziy, Hasrul Azwar, Daeng Muhammad, Dossy Iskandar, Andika Dwi, Muhammad Ali Umri dan beberapa anggota lainnya.

Sumber: Tribunnews.com

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010

Permohonan ini diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH yang menguji ketentuan KUHAP sebagai berikut

  • Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
  • Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi ”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan
    dari pengetahuannya itu”
  • Pasal 65 KUHAP yang berbunyi  “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”
  • Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”
  • Pasal 116 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”
  • Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; … dst.”

Batu uji yang diajukan dalam Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan dua hal yaitu

  • Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai saksi yang menguntungkan dan saksi a de charge adalah orang yang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu dan/atau mesti ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi a de charge adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu dan/atau mesti ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Meminta dipanggil dan diperiksanya saksi yang menguntungkan dan saksi a de charge adalah hak tersangka yang wajib dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik, tanpa adanya kewenangan Penyidik untuk menilai dan menolak melaksanakan kewajiban itu.
  • Menyatakan bahwa putusan ini membawa implikasi kostitusional dan yuridis kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon, untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon, yaitu Megawati Sukarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono terhitung sejak Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Juni 2010

Terhadap permohonan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian sebagai berikut

  • Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan ,penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”
  • Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Unduh: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

Permohonan ini diajukan oleh Antasari Azhar, S.H., M.H., Ida Laksmiwaty S.H., Ajeng Oktarifka Antasariputri. Para Pemohon menguji ketentuan Pasal Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Permintaan     Peninjauan     Kembali     atas     suatu     putusan hanya   dapat dilakukan satu kali saja”;

Batu uji yang digunakan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tiga hal yaitu

  • Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi: “Permintaan   Peninjauan   Kembali atas  suatu   putusan   hanya   dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum);
  • Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi: “Permintaan Peninjauan   Kembali atas     suatu     putusan     hanya     dapat dilakukan satu kali saja” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum);
  • Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, selengkapnya berbunyi: “Permintaan Peninjauan   Kembali   atas   suatu   putusan   hanya   dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum) dapat diajukan lebih dari sekali ”.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan amar

Mengabulkan permohonan para Pemohon:

  • Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945;
  • Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Unduh Putusan MK No 34/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No 98/PUU-X/2012

Perkara ini dimohonkan oleh Bonyamin dan Supriyadi. Kedua Pemohon menguji ketentuan Pasal 80 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu mengenai “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

Batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Kedua Pemohon meminta dua hal dari Mahkamah Konstitusi yaitu

  • Menyatakan Pasal 80 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan” sesuai maksud, tujuan, dan pembidangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut sesuai bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang terganggu akibat suatu tindak pidana yang menimbulkan korban orang banyak atau masyarakat luas. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan
  • Menyatakan Pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak dimaknai termasuk pula “masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan” sesuai maksud, tujuan, dan pembidangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkannya dengan amar putusan sebagai berikut:

  • Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;
  • Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

 Unduh Putusan MK No 98/PUU-X/2012.