Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010

Permohonan ini diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH yang menguji ketentuan KUHAP sebagai berikut

  • Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
  • Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi ”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan
    dari pengetahuannya itu”
  • Pasal 65 KUHAP yang berbunyi  “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”
  • Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”
  • Pasal 116 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”
  • Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; … dst.”

Batu uji yang diajukan dalam Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan dua hal yaitu

  • Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai saksi yang menguntungkan dan saksi a de charge adalah orang yang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu dan/atau mesti ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi a de charge adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu dan/atau mesti ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Meminta dipanggil dan diperiksanya saksi yang menguntungkan dan saksi a de charge adalah hak tersangka yang wajib dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik, tanpa adanya kewenangan Penyidik untuk menilai dan menolak melaksanakan kewajiban itu.
  • Menyatakan bahwa putusan ini membawa implikasi kostitusional dan yuridis kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon, untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon, yaitu Megawati Sukarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono terhitung sejak Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Juni 2010

Terhadap permohonan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian sebagai berikut

  • Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan ,penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”
  • Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Unduh: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

Leave a Reply