Putusan Mahkamah Konstitusi No 98/PUU-X/2012

Perkara ini dimohonkan oleh Bonyamin dan Supriyadi. Kedua Pemohon menguji ketentuan Pasal 80 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu mengenai “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

Batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Kedua Pemohon meminta dua hal dari Mahkamah Konstitusi yaitu

  • Menyatakan Pasal 80 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan” sesuai maksud, tujuan, dan pembidangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut sesuai bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang terganggu akibat suatu tindak pidana yang menimbulkan korban orang banyak atau masyarakat luas. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan
  • Menyatakan Pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak dimaknai termasuk pula “masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan” sesuai maksud, tujuan, dan pembidangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkannya dengan amar putusan sebagai berikut:

  • Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;
  • Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

 Unduh Putusan MK No 98/PUU-X/2012.

Leave a Reply