Pasal 183

(1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang undangan atau perjanjian internasional.

Leave a Reply