Pasal 154

(1) Penuntut umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum.

(2) Setelah penuntut umum selesai mengajukan pertanyaan, penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.

(3) Penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada penasihat hukum.

(4) Penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dan kepada terdakwa.

(5) Setelah penasihat hukum selesai mengajukan pertanyaan, penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli dan kepada terdakwa.

(6) Penasihat hukum selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, dan terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada penuntut umum.

(7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, dan terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.

(8) Dalam hal diperlukan, hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

(9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Leave a Reply