Pasal 139

(1) Dalam hal penuntut umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1) maka penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.

(2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.

(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.

(4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.

(5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

(6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

(7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada penuntut umum.

Leave a Reply