Pasal 138

(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.

(2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada penuntut umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.

(3) Turunan (salinan) surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penyidik.

Leave a Reply