Pasal 84

(1) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan
tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan
ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada
Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum.
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang
mendesak;
b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap
keamanan negara; dan/atau
c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak
pidana terorganisasi.
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan
kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberikan
persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan.

Leave a Reply