Pasal 75

(1) Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.

(2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

(3) Dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

(5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.

(6) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(7) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.

(8) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita.

(9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkungan.

(10) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tehitung sejak penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Leave a Reply