MES Vs Negara Republik Indonesia

Ringkasan Kasus Posisi:

Putusan ini adalah Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana dengan Terdakwa MES (40 tahun) dengan Perkara No 2570 K/Pid.Sus/2010. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa memesan shabu-shabu kepada seseorang bernama Sdr. Ed sebanyak 3 gram dengan harga Rp 6. 000. 000,- , setelah Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa membagi shabu –shabu menjadi 8 paket  kemudian bersama-sama dengan Ba dan MS memakai barang tersebut di gudang KPU. Setelah selesai memakai MS pergi meninggalkan Terdakwa dan Ba yang tidur di gudang KPU. Ketika Terdakwa tidur, 2 orang polisi (Arwantus Rocky dan Gatot Dwi Pamungkas) datang dan membangunkan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut 2 paket shabu-shabu. Yang kemudian barang tersebut dikirim dan dilakukan pengujian di Balai POM.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan biasa (disusun dalam rumusan “tunggal”) yaitu berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal  112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Putusan Pengadilan tingkat pertama : Pengadilan Negeri Ketapang

Pengadilan Ketapang dalam putusannya “Menyatakan Terdakwa MES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi.

Alasan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang

  • Judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yakni Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.
  • Pertimbangan hukum judex factie terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam surat putusan Nomor: 50/Pid.B/2010/PN.KTP, tanggal 26 Juli 2010, didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan Terdakwa, termasuk argumen-argumen yang dikemukakan Penasehat Hukum. Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, namun hal ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dalam pertimbangan judex factie.
  • Akibat cara mengadili tidak mengikuti cara yang ditentukan Undang-undang tersebut berakibat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materil sebagaimana diharuskan hukum.
  • Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian sewrta alat-alat bukti yang diperoleh di Persidangan).
  • Judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang yakni ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP. Pasal 199 KUHAP ayat (1) huruf b mewajibkan hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Apabila masih ada unsur yang belum dipertimbangkan, menurut Pasal 199 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.
  • Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan hanya berpedoman pada pengakuan Terdakwa tanpa mempertimbangkan saksi-saksi terutama keterangan saksi ARWANTUS ROCKY dan GATOT DWI PAMUNGKAS, yang menerangkan pada saat dilakukan penangkapan sempat menanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakuinya secara sukarela tanpa ada tekanan.
  • Penuntut Umum berpendapat, minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi, namun Majelis Hakim tidak memandang sebagai fakta yang harus dipertimbangkan, sehingga putusan hanya berdasarkan pada keyakinan Hakim semata.

Putusan Mahkamah Agung:

Mengadili : Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Pertimbangan Mahkamah Agung

  • Bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;
  • Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakw, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
  • Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifat nya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  • Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada ti dak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak dia jukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;
  • Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat judex factie tidak salah menerapkan hukum, karena Putusan judex factie yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  1. Tidak cukup bukti bahwa Terdakwa secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;
  2. Walaupun dalam BAP Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, tapi pengakuan tersebut diberikan karena Terdakwa dipukul oleh polisi yang mengawalnya pada waktu reka ulang kejadian;
  3. Pemukulan oleh polisi terhadap Terdakwa diketahui oleh saksi Supardi yang mendengar suara pemukulan dan suara Terdakwa minta ampun ketika reka ulang di dalam Gudang KPU;
  4. Ada pertentangan keterangan Terdakwa di BAP pada poin 3 yang menjelaskan Terdakwa tidak akan didampingi penasehat hukum, tapi dari poin 3 tersebut ada keterangan penunjukkan penasehat hukum  untuk mendampingi Terdakwa, tapi Junaidi yang ditunjuk sebagai Penasehat Hukum menyangkal bahwa dia mendampingi Terdakwa, tapi hanya sekedar mengetahui saja;

Leave a Reply