Pasal 50

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi :
a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
d. tanda tangan penuntut umum.

(3) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum untuk diperbaiki.

(4) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(5) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Leave a Reply