Pasal 48

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas hasil penyidikan, penuntut umum membuat surat dakwaan.

(2) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

(3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka ditahan, tersangka harus dibebaskan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak pemberitahuan.

(4) Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

(5) Dalam hal penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kemudian hari ternyata terdapat alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka.

Leave a Reply