Category Archives: BAB IV PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN PENYITAAN, PENYADAPAN, DAN PEMERIKSAAN SURAT

Pasal 65

(1) Apabila penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ternyata tidak sah berdasarkan penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, tersangka berhak mendapat ganti kerugian.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.

(2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau hakim, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penangguhan penahanan yang ditentukan.

(3) Terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.

(5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.

(6) Masa antara penangguhan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.

(7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat di rumah sakit pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan dilakukan pembantaran, maka masa penahanannya tidak dihitung.

(8) Selama pembataran tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

(1) Dalam hal penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat benda atau alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan melakukan penyitaan jika terbukti terdapat benda atau alat bukti yang dapat disita.

(3) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

(4) Dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik hanya dapat memeriksa dan/atau menyita surat, buku, tulisan lain, dan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

(5) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 70

(1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

(2) Jika penyidik melakukan penggeledahan dengan memasuki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(3) Dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, jika memasuki rumah, penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.

(4) Penyidik harus membuat Berita Acara penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.

(5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.

(6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penggeledahan rumah, penyidik memberikan tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 71

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak boleh melakukan tindakan kepolisian pada:
a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 72

(1) Apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.

(2) Penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 73

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka.

(2) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.