Category Archives: BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Dalam hal tertangkap tangan:

a. setiap orang dapat menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik; dan

b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik.

(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

(3) Penyidik yang telah menerima laporan tersebut datang ke tempat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima laporan dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan selesai.

Pasal 17

(1) Penyidik berwenang memanggil tersangka dan/atau saksi untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.

(3) Tersangka dan/atau saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan penyidik.

(4) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka dan/atau saksi kepada penyidik.

Pasal 18

(1) Jika tersangka atau saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Jika dikhawatirkan tersangka dan/atau saksi menghindar dari pemeriksaan, penyidik dapat langsung mendatangi kediaman tersangka dan/atau saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.

Pasal 21

(1) Penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Penyidik memeriksa saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

(4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

(1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).

(2) Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

(3) Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

(4) Apabila keterangan tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan.

(5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh penterjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

Pasal 23

(1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.

(2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Pasal 25

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli.

(2) Sebelum memberikan keterangan, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

(3) Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, maka ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.