Category Archives: Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan

Pasal 184

(1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.

(3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.

(4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 185

(1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara peminta, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 186

(1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.

(2) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan penahanan terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

Pasal 187

(1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana.

(2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.

(3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(4) Jika terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

(5) Jika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

(6) Jika terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.

Pasal 188

(1) Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh penuntut umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan.

(2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan, penuntut umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.

Pasal 189

(1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 191

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:
a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;
c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;
d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan; dan
e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang ini.

Pasal 192

(1) Putusan pemidanaan memuat:
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan
m. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 193

(1) Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti  pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari.

(2) Apabila penasihat hukum berhalangan, terdakwa atau asosiasi penasihat hukum menunjuk penggantinya.

(3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.