Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

(1) Apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap.

(2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

(3) Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.

(4) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan penyidik untuk melaksanakannya.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil penyidikan, penuntut umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas hasil penyidikan, penuntut umum membuat surat dakwaan.

(2) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

(3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka ditahan, tersangka harus dibebaskan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak pemberitahuan.

(4) Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

(5) Dalam hal penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kemudian hari ternyata terdapat alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka.

(1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa perkara, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal :
a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.

(2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.

(3) Penuntut umum dapat menuntut dua atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi :
a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
d. tanda tangan penuntut umum.

(3) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum untuk diperbaiki.

(4) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(5) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

(2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, maka penuntut umum menyampaikan turunan atau salinannya kepada terdakwa atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik.

Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika tindak pidana yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:
a. ne bis in idem;
b. apabila terdakwa meninggal dunia;
c. sudah lewat waktu;
d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah
dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan
putusan pengadilan;
f. bukan tindak pidana; atau
g. terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada waktu
melakukan tindak pidana.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dibebankan pada negara.