Category Archives: Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Penyidik memeriksa saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

(4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

(1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).

(2) Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

(3) Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

(4) Apabila keterangan tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan.

(5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh penterjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

Pasal 23

(1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.

(2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Pasal 25

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli.

(2) Sebelum memberikan keterangan, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

(3) Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, maka ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 26

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 28

(1) Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.

(2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.

(4) Atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.

(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 29

(1) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, maka penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada tersangka atau salah satu keluarganya dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 72.

(2) Dalam keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

(3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penggeledahan.

Pasal 30

(1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya hasil penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

(2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal kepada tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan salah satu keluarganya atau kepala desa atau kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.