Penyidik adalah:

a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan

c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

(1)  Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

 a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;

g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. melakukan penghentian penyidikan;

i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan

j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)  Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum.

(2) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(3) Penyidik menyerahkan berkas perkara yang lengkap kepada penuntut umum.

Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.