(1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275.

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

(4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.