Category Archives: Flash News

Ini Cara Mereformasi Hukum Acara Pidana Ala Empat Caketum PERADI

Mulai membentuk divisi penelitian dan pengembangan, hingga bersinergi dengan pemerintah dan DPR dalam proses pembaharuan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana kerap kali ditabrak dalam proses penegakan hukum. Mulai aturan terkait proses penyelidikan hingga upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK) pada praktiknya kerap diterabas. Reformasi hukum acara pidana diyakini akan menjadi solusi atas masalah ini.

 Topik tersebut mengemuka dalam acara debat calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Rabu (18/3), yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesia Jentera School of Law (IJSL), dan Hukumonline.

 Para kandidat yang hadir sepakat bahwa advokat sebagai pilar penegak hukum memiliki peran strategis dalam pembaharuan hukum acara pidana.

Humprey R Djemat mengatakan PERADI mestinya tak saja fokus dalam mengelola ujian advokat dan urusan kartu keanggotaan, tapi juga memiliki kajian terhadap reformasi hukum acara pidana. PERADI, menurut dia, dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah dan DPR, khususnya Komisi III yang membidangi hukum.

Humphrey bertekad jika menjadi Ketua Umum nanti, PERADI akan memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan hukum nasional. Untuk itu, kata dia, PERADI harus menjalin komunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain itu, Humphrey memandang PERADI harusmemiliki divisi bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Divisi itu nantinya dapat merumuskan kebijakan PERADI yang ditawarkan kepada pemerintah dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Ia menilai, PERADI di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan tak berbuat banyak dalam perkembangan pembangunan hukum, khususnya perubahan hukum acara pidana yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Humphrey berjanji jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum, PERADI akan memberi sumbangsih dalam reformasi hukum acara pidana.

“Saya ibaratkan PERADI ini raksasa yang tidur. PERADI harus melakukan pendekatan dengan pemerintah dan DPR untuk memikirkan reformasi hukum acara pidana dan harus komitmen. Kalau saya jadi ketua umum, saya akan perhatikan itu,” ujar Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) itu.

Calon lainnya, Hasanuddin Nasution tak setuju dengan penilaian Humprey bahwa PERADI sebagai raksasa yang tertidur. Pasalnya, PERADI di bawah tampuk kepemimpinan Otto Hasibuan cukup memiliki peran, namun memang dia akui tak maksimal. Hasanuddin yang juga menjabat Sekjen PERADI periode 2010-2015 itu mengatakan, telah melakukan sejumlah kajian dalam perkembangan hukum.

Sama halnya dengan Humprey, Hasanuddin menilai PERADI mesti memiliki divisi Litbang. PERADI selama ini tak memiliki Litbang yang bertugas melakukan kajian serta isu hukum kekinian, terlebih mengenai kajian pembaharuan hukum acara pidana. Ia mengatakan, acapkali PERADI diundang ke DPR tapi selalu tertinggal isu pembaharuan hukum acara pidana.

“PERADI kalau dipanggil DPR selalu gagap dan tidak punya data. Jadi nanti harus ada Litbang di DPN PERADI,” katanya.

Hasanuddin memiliki keinginan PERADI menjadi mitra DPR. Sayangnya, untuk menjadi mitra DPR, syaratnya lembaga itu harus mendapat anggaran dari pemerintah. Sementara, PERADI lembaga yang independen tanpa adanya anggaran dari pemerintah. Menurutnya, dengan menjadi mitra DPR, setidaknya PERADI mampu memberikan masukan komprehensif dalam pembaharuan hukum acara pidana.

“Jadi ke depan ada Litbang membuat kajian untuk persoalan hukum  dan membangun kemitraan dengan pemerintah serta DPR,” katanya.

Calon Ketua Umum lainnya, Luhut MP Pangaribuan berpendapat agenda reformasi pembaharuan hukum acara pidana menjadi penting. Pasalnya, advokat adalah profesi praktisi hukum yang melaksanakan hukum acara pidana. Menurutnya, PERADI mesti melakukan pendekatan sistem.

Selama ini, katanya, PERADI kerap tertinggal dalam agenda reformasi hukum acara pidana. Ketimbang mendorong setara dengan penegak hukum lainnya, PERADI mesti berperan aktif dalam mengubah sistem hukum acara pidana ke arah yang lebih baik.

“PERADI harus berperan aktif,” imbuh Wakil Ketua Umum PERADI periode 2010-2015 ini.

Kandidat lain, Juniver Girsang mengatakan, sebagai organisasi, PERADI harus aktif. Tak saja mengurus advokat yang berhimpun, tetapi selalu mengikuti perkembangan pembaharuan hukum acara pidana. Juniver mengaku kecewa dengan PERADI karena pihak DPR sempat mengutarakan pertanyaan kepada dirinya terkait pembahasan revisi KUHAP dan KUHP.

“Saya mengalami kecewa dengan PERADI, saya tanya ke DPR kapan PERADI bisa aktif dalam pembahasan (revisi, red) KUHAP dan KUHP. Lalu dijawab, mana organisasi yang mau diundang, organisasi advokat begitu banyak,” katanya.

Ia berjanji jika terpilih menjadi Ketua Umum PERADI, organisasi advokat ini akan diupayakan terlibat aktif dalam pembahasan Revisi KUHAP dan KUHP.

Lebih jauh ia berpandangan, PERADI mesti memberdayakan sejumlah pakar hukum untuk duduk di dewan pakar PERADI. Dengan begitu, mereka dapat melakukan kajian untuk menelaah sejumlah UU yang bermasalah. “Banyak UU bermasalah karena tidak ada peran advokat,” pungkasnya.

Sumber: HukumOnline.com

Catat! Ini 2 Vonis Kontroversial PN Jaksel di Kasus Praperadilan

Tersangka kasus korupsi Komjen Budi Gunawan akan mengajukan gugatan praperadilan atas status itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Berdasarkan KUHAP, status tersangka itu tidak bisa dicabut oleh pengadilan. Tapi di PN Jaksel, hakim pernah melanggar UU itu.

Dalam catatan detikcom, Jumat (30/1/2015), kasus kontroversial pertama yaitu penetapan tersangka kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Atas penetapan itu, Bachtiar mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Pada 27 September 2012 hakim tunggal Suko Harsono memutus penetapan tersangka Bachtiar tidak sah.

Atas putusan ini, Mahkamah Agung (MA) kebakaran jenggot. Menurut MA, hakim praperadilan tidak berwenang memutuskan sah tidaknya penyidik kepolisian dan kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Dalam pasal 77 KUHAP dijelaskan, salah satu objek praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, ganti kerugian,” kata jubir MA Djoko Sarwoko di Jakarta pada 12 Desember 2012 lalu.

Hasilnya, kejaksaan tidak mengindahkan putusan praperadilan itu dan Bachtiar tetap diproses dan diadili ke Pengadilan Tipikor. Adapun Suko Harsono diberikan sanksi oleh MA yaitu didemosi ke Maluku.

Kasus kedua yaitu PN Jaksel menghentikan penyidikan kasus pajak dengan tersangka Toto Chandra. Pimpinan perusahaan Permata Hijau Group itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditjen Pajak pada 2009. Karena penyelidikan kasus pajak memerlukan waktu lama, maka Toto tidak ditahan karena apabila ditahan maksimal 60 hari berkas harus selesai.

Tak terima dengan penetapan tersangka ini, Toto lalu menggugat dengan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Agustus 2014. Toto meminta status tersangka atas dirinya dicabut. Siapa sangka, pada 29 Agustus 2014 hakim tunggal M Razzad mengabulkan permohonan Toto dan status tersangka Toto dibatalkan. Atas putusan ini, Ditjen Pajak terkaget-kaget. “Putusan itu tidak sesuai KUHAP. Kita cari di pasal KUHAP, tidak ada kewenangan praperadilan penghentian penyidikan,” kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli Kristianto.

Atas putusan ini, Ditjen Pajak telah melaporkan M Razzad ke MA dan Komisi Yudisial (KY). Namun hingga saat ini belum keluar keputusan sanksi atas Razzad.

Terkait permasalan di atas, pimpinan KY Ibrahim telah mendatangi PN Jaksel kemarin terkait hal itu.

“Yang pertama, yaitu jangan coba-coba melanggar hukum acara. Kedua, perhatikan secara cermat dan benar hukum yang harus diterapkan pada fakta yang terbukti di persidangan. Sedangkan yang ketiga, jangan ada di antara hakim, terutama yang memeriksa satu perkara, yang mencoba membangun kedekatan-kedekatan dengan salah satu pihak karena itu akan akan mengurangi kepercayaan masyarakat,” kata Ibrahim seusai mendatangi PN Jaksel, kemarin.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan praperadilan bersifat final dan binding. Akankah Komjen BG mendapat putusan kontrovesial ketiga dari PN Jaksel?

Sumber: Detik.com

DPD Usulkan Pengadilan Khusus untuk Pejabat Negara

DPD RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Peradilan Pejabat Tinggi Negara atau peradilan khusus agar peradilan terhadap pejabat tinggi negara berjalan cepat sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Selama ini, kasus hukum yang dihadapi pejabat negara kadang-kadang penyelesaiannya sangat lamban dan terkatung-katung sehingga terjadi kekosongan jabatan,” kata Anggota DPD RI, John Pieris pada diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut John Pieris, beberapa kasus hukum yang dihadapi pejabat negara penyelesaiannya sangat lamban, terkatung-katung, dan bahkan dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu yang merugikan bangsa dan negara.

Percepatan peradilan untuk pejabat negara yang diusulkan DPD RI, menurut John, akan dilakukan oleh lembaga penegak hukum permanen, tapi hakimnya bersifat ad-hoc di bawah Mahkamah Agung, sedangkan putusannya bersifat final dan mengikat.

“Proses hukum dipengadilan, diusulkankan paling lama 10 hari di luar proses penyidikan,” katanya.

John Pieris mencontohkan, jika RUU tersebut saat ini sudah diundangkan, maka kasus hukum yang disangkakan kepada calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan serta Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, bisa diproses secara cepat.

Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI i ni menambahkan, majelis hakim pada pengadilan terhadap pejabat negara ini harus ahli hukum yang terhormat, serta memiliki moral baik, integritas tinggi, serta tidak memiliki kepentingan politik apa pun.

“Mereka ini bisa diambil dari Pengadilan Tinggi, bukan dari pengadilan negeri. Proses seleksinya bisa seperti seleksi untuk hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

John Pieris menjelaskan, hakim-hakim berintegritas tinggi itu dibutuhkan untuk menangani kasus hukum yang dihadapi pejabat negara sehingga berjalan dengan baik.

Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan mendukung usulan DPD RI tersebut sehingga pengadilan terhadap pejabat negara tidak membutuhkan proses panjang.

Dasar pemikiran dari usulan tersebut, kata Aziz, sangat baik dan ideal tapi jika usulan itu diterima dia meragukan penerapannya dapat berjalan baik.

Menurut dia, pengadilan terhadap pejabat tinggi negara yang tersangkut kasus hukum haris diadili oleh majelis hakim dari kalangan pakar hukum dan sudah tidak memiliki kepentingan dunia lagi.

“Untuk menerapan pengadilan khusus terhadap pejabat negara, maka perlu dukungan dengan revisi UU KUHP dan KUHAP. Namun, realitasnya, sudah selama 30 tahun revisi UU KUHP dan KUHAP, belum juga selesai,” katanya

Sumber: Suara Pembaruan

Menkumham Ingin RUU KUHAP dan KUHP Segera Rampung

Pemerintah berharap DPR RI bisa menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Demikiaan disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly saat menghadiri rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Komplek Senayan, Jakarta (Kamis, 29/1).

Misalnya RUU KUHAP dan KUHP. Ia berharap RUU yang sempat dibahas pada DPR periode sebelumnya ini dapat dituntaskan di tahun ini.

“Dulukan sempat dibahas tapi baru tujuh belas pasal. Ini harus selesai. Kalau boleh secepat-cepatnya harus selesai. Masak kita sekarang sudah merdeka lama masih pakai UU Belanda (UU KUHAP dan KUHP),” ujar Menteri Yasonna.

Selain RUU KUHAP dan KUHP, politisi PDIP ini berharap, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga menjadi prioritas.

“Seperti yang saya janjikan waktu lalu kan untuk membuat pengadilan HAM Ad Hoc harus ada persetujuan DPR, Itu kan sudah dua kali kita tidak dapat kesepakatan jadi sekarang ya sudahlah. Ini yang kita fokuskan. Sekarang lebih bagus kita begitu daripada ribut-ribut di luar tidak selesai,” tandas Menteri Yasonna ini.

Ada 12 RUU usulan pemerintah yang dimasukkan di Prolegnas 2015. 12 RUU itu adalah; RUU KUHAP dan KUHP; RUU Merek, RUU Hak Paten; RUU Informasi dan Transaksi Elektronik; RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak; RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan; RUU Perubahan Harga Rupiah; RUU Perkoperasian; RUU Ketenagakerjaan; RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan RUU Kekarantinaan Kesehatan.

Sumber: RMOL.co

DPR Tidak Kondusif, Prolegnas Terancam Molor

Berharap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat diselesaikan dalam masa sidang kedua DPR, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Saan Mustopa mengaku masih ada masalah. Belum ditetapkannya pimpinan Baleg yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat, menjadi salah satu masalah dalam penetapan Prolegnas.

“Sekarang persoalan cuma satu saja. Penetapan pimpinan di Baleg ini kan belum dilakukan, kita inginlah pimpinan itu terlibat dalam penyiapan Prolegnas ini,” tutur Saan kepada CNN Indonesia, Selasa (20/1).

Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah belum memasukkan rancangan undang-undang apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas. Kendati demikian ia memaklumi hal tersebut karena masih diperlukannya waktu bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi dengan menteri-menteri terkait.

“Sampai hari ini sepertinya belum ada dari pemerintah. Tapi pemerintah kan juga perlu waktu untuk konsolidasi UU apa saja yang akan dibahas dengan DPR untuk dimasukkan ke Prolegnas,” tuturnya.

Jika prolegnas dapat selesai dalam masa sidang kedua DPR ini, menurut Saan, setiap komisi nantinya dalam masa sidang berikutnya sudah dapat bekerja dengan pembahasan melalui undang-undang yang telah diselesaikan.

Ia menyebutkan ada sekitar 130 rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Baleg. “Setiap komisi kan rata-rata sepuluh RUU. Kemudian pertahun juga ada lima pansus. Kira-kira sekaranf ada 130an lebih,” ungkapnya.

Warisan 2009-2014

Dari 130 RUU yang telah masuk dalam daftar di Baleg, ada beberapa yang merupakan warisan dari periode-periode sebelumnya, seperti RUU KUHAP/KUHP, Kejaksaan, Advokat, dan Disabilitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengakui, dalam pembahasannya nanti tentu ada RUU yang akan lebih diprioritaskan terlebih dahulu dalam penyelesaiannya, seperti RUU Pilkada.

“Pileg dan Pilpres kan akan serentak di 2019. Ini perlu kesiapan, terutama di undang-undangnya. Ini kan menjadi sosialisasi KPU ke masyarakat,” tutur Saan.

Selain itu, RUU KUHAP/KUHP juga menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Baleg. “Ini kan dari periode sebelumnya, bahkan sebelumnya lagi. Kita ingin diprioritaskan supaya nanti dalam masa periode ini bisa selesai,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menegaskan, jika RUU KUHAP dan KUHP menjadi prioritas utama, khususnya bagi Komisi Hukum DPR tersebut, lantaran KUHAP dan KUHP menjadi dasar bagi UU hukum lainnya, seperti UU Kejaksaan, UU Mahkamah Agung, UU Kepolisan, UU Advokat dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kita harus mengulang dari awal, karena tidak ada konsep carry over dari periode sebelumnya. Ini PR paling besar, KUHAP dan KUHP, dari jaman Belanda masih seperti itu,” ungkapnya.

Sumber: CNN Indonesia

MA Usul Pembatasan PK Dicantumkan dalam RUU KUHAP

Mahkamah Agung (Hatta Ali) mengusulkan, pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dicantumkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pencantuman dianggap dapat memberikan kepastian hukum.

“Untuk pembentuk UU, karena sedang membahas rancangan KUHP maupun KUHAP supaya (pembatasan pengajuan PK) bisa dimasukan sebagai solusi yang terbaik. Apakah dimasukan pembatasan (jumlah) PK atau pembatasan waktu untuk mengajukan PK,” kata Hatta Ali di Gedung MA, Jakarta, Rabu (7/1).

Senada dengan Hatta, Juru Bicara MA Suhadi menuturkan MA sepakat jika pembatasan PK dimasukkan dalam revisi KUHAP. “Sekarang revisi KUHAP sedang dibicarakan rancangannya, kalau ada regulasi tentang itu (pembatasan PK), ya silakan saja,” ujar Suhadi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam paparan rencana kerja tahun 2015 di kantornya, Senin (5/1), menuturkan Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP masuk dalam Program Legislasi Nasional.

Akhir tahun lalu, MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Dalam surat edaran tersebut, Ketua MA Hatta Ali meminta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan di seluruh Indonesia untuk tidak mengirimkan berkas pengajuan PK kedua kalinya ke MA.

Namun MA masih membolehkan pengajuan PK kepada pelaku tindak pidana maupun perdata jika putusan PK pertama yang telah diajukan bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya. Peraturan tersebut termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009.

Polemik PK bermula ketika bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menggugat Pasal 268 ayat 3 KUHAP. Mahakmah Konstitusi dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, membatalkan pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam putusan tersebut, MK mengizinkan PK lebih dari satu kali. Lantas, baik terpidana maupun ahli warisnya dapat mengajukan PK atas PK.

Sumber: CNN Indonesia

MA Kukuhkan PK Hanya Sekali

PK berkali-kali menjadi ‘senjata’ menghindari eksekusi. Substansi SEMA ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Di penghujung akhir tahun kemarin, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya sekali.

Mahkamah Agung berpendirian jika PK boleh diajukan berkali-kali dikhawatirkan instrumen hukum itu dijadikan ‘senjata’ bagi para gembong narkoba menghindari eksekusi mati karena mengajukan PK yang kedua setelah grasinya ditolak presiden.

“MA harus komit perang melawan narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius dan terorganisir, membahayakan generasi muda di masa mendatang. Makanya, MA memandang perlu agar PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Kamis (01/1) kemarin.

SEMA itu diteken Ketua MA Hatta Ali pada 31 Desember 2014 dan dikirimkan kepada seluruh ketua pengadilan di seluruh Indonesia untuk dilaksanakan. MA menegaskan putusan MK itu dianggap sebagai putusan nonexecutable alias tidak bisa diimplementasikan dalam praktik. Sebab, Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut terhadap putusan PK tidak dapat diajukan PK kembali.

Selain itu, Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA juga menegaskan pengajuan PK hanya dapat diajukan satu kali. Menurut Ridwan putusan MK yang menghapus Pasal 268 ayat (3) KUHAP pada 6 Maret 2014 tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan PK yang diatur di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA itu. “Atas dasar itu, MA berpendapat permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali. SEMA itu mengesampingkan putusan MK semata-mata karena tak sejalan dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA,” tegasnya.

Sebelumnya, lewat putusannya bernomor 34/PUU-XI/2013, MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dibacakan pada 6 Maret 2014 lalu. Putusan ini mensyiratkan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHAP.

Putusan MK itu sempat menimbulkan pro dan kontra terutama dari kalangan internal MA sendiri. Sebab, pembatalan ketentuan PK hanya satu kali dapat berimplikasi permohonan PK dapat diajukan berkali-kali oleh terpidana atau penuntut umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kritik SEMA
Terpisah, Pengamat Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin yang menilai keluarnya kebijakan pembatasan PK hanya sekali oleh MA tentunya tidak dapat dibenarkan. Sebab, konstitusi sudah menempatkan MA sebagai kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

“Pencarian keadilan setiap warga negara hak konstitusional yang paling esensial. Negara cq MA tidak boleh menutup upaya setiap warga negara untuk memperjuangkan keadilan atas hak kebebasan dan kehidupannya,” ujar Irman saat dihubungi, Jum’at (2/1).

Baginya, negara tidak boleh “malas” melayani pencarian keadilan untuk kehidupan dan kebebasan setiap umat manusia selama terdapat adanya keadaan baru yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa terpidana tersebut tidak bersalah. “Atas dasar itulah, MK menyatakan ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana kita adalah inkonstitusional,” tegasnya.

Menurut dia putusan MK ini sudah menjadi hukum positif yang seharusnya dipatuhi MA yang setara kepatuhannya terhadap UUD 1945 sebagai produk MPR. Karenanya, SEMA pembatasan PK hanya sekali itu adalah inkonstitusional.

Dia menyarankan agar DPR menjalankan fungsi pengawasannya atas tindakan lagislatoris MA seperti ini, termasuk Komisi Yudisial harus proaktif. Sebab, bagaimanapun setiap sumpah hakim agung atau pejabat MA pasti tercantum untuk mematuhi UUD 1945.

“Apabila SEMA ini kemudian tetap berlaku dan dijadikan dasar menolak pengajuan PK , maka Putusan MA atas perkara pidana tersebut akan bisa inkonstitusional sehingga lembaga eksekutor (kejaksaan) kehilangan basis konstitusional untuk akan atau terus mengeksekusinya.”

Sementara Insitute for Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat pengaturan pembatasan PK melalui SEMA tidak tepat. Sebab, setiap pembatasan terhadap hak asasi seyogyanya diatur dengan undang-undang sesuai ketentuan Pasal 28 J UUD 1945.

Ketua Badan Pengurus ICJR, Anggara menilai MA telah melupakan prinsip lex specialis derogat legi generalis terkait pembentukan SEMA Pembatasan PK itu. Ia mengingatkan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang dijadikan sandaran pembentukan SEMA itu mengatur PK untuk semua perkara (Perdata, TUN, Agama). Namun, khusus perkara pidana pengaturan PK sudah diatur secara khusus dalam KUHAP.

“MA semestinya berhati-hati menerobos prinsip hukum yang sudah lama dianut dalam negara-negara hukum modern itu. Dengan melanggar prinsip ini, MA telah mengingkari prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945,” tegas Anggara.

Meski begitu, ICJR tetap menolak hukuman mati, namun pidana mati masih dianggap sesuai dengan konstitusi menurut Putusan MK. Karena itu, pengajuan PK (terlebih pengajuan PK kedua) oleh terpidana pada dasarnya tidak dapat menghalangi eksekusi terhadap terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati.

“Kalaupun Jaksa Agung enggan mengeksekusi terpidana mati karena masalah pengajuan PK oleh terpidana, mestinya Jaksa Agung juga tidak menuntut terdakwa dengan hukuman mati,” kritiknya.

Sumber: HukumOnline.com

ICJR Nilai Peraturan Pembatasan PK Lewat Surat Edaran MA Tak Tepat

Mengawali tahun baru 2015, Mahkamah Agung (MA) dinilai telah melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legis Generalis” dalam Pembentukan Surat Edaran MA tentang Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) atau SEMA Pembatasan PK.

Penilaian itu dikekluarkan di Jakarta oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada Kamis (1/1/2015). ICJR menjelaskan, mengakhiri tahun 2014, MA memberikan kado tahun baru berupa pembatasan PK yang diatur melalui instrument SEMA. Pada intinya SEMA tersebut memberikan instruksi terhadap seluruh pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) untuk tidak menerima permohonan PK lebih dari satu kali kepada terpidana.

Menurut Ketua Tim Perumus SEMA PK, Suhadi, Putusan MK No 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang membatasi pengajuan PK bertentangan dengan konstitusi adalah cacat hukum. Alasannya masih ada aturan yang membatasi pengajuan PK yaitu Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 tentang MA. Kedua peraturan ini menurut Suhadi tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

ICJR juga menerangkan, salah satu penyebab utama keluarnya SEMA ini ialah permintaan Jaksa Agung kepada MA agar lembaga peradilan tertinggi ini segera menerbitkan Pertaturan MA (Perma) untuk mengatur permohonan PK terhadap terpidana mati. Peraturan ini diperlukan karena Jaksa Agung saat ini, M Prasetyo menunda eksekusi mati terhadap dua terpidana narkoba, Agus Hadi dan Pujo Lestari, karena kedua terpidana itu mengajukan PK untuk kali kedua setelah grasinya ditolak.

ICJR berpendapat pengaturan pembatasan PK melalui SEMA tidaklah tepat. Alasan lembaga ini, setiap pembatasan terhadap hak asasi haruslah dilakukan dengan undang-undang (UU) sesuai ketentuan Pasal 28 J UUD 1945.

Anggara Suwahyu, Ketua Badan Pengurus ICJR, juga mengatakan, MA telah melupakan prinsip “Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam Pembentukan SEMA Pembatasan PK. Kedua aturan Undang Undang yang menjadi sandaran pembentukan SEMA yaitu Pasal 24 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 tentang MA tersebut mengatur PK dalam semua perkara (Perdata, TUN, Agama).

“Namun khusus untuk perkara pidana pengaturan PK sudah diatur secara khusus dalam KUHAP. MA mestinya berhati–hati menerobos prinsip hukum yang sudah lama dianut oleh negara–negara hukum modern. Dengan melanggar prinsip ini maka MA telah mengingkari prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945,” kata Anggara.

Anggara juga menjelaskan, ICJR tetap menolak hukuman mati, meskipun pidana hukuman mati masih dianggap sesuai dengan konstitusi menurut Putusan MK. Oleh karena itu, tegasnya, pengajuan PK oleh terpidana pada dasarnya tidak dapat menghalangi eksekusi terhadap terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati.

Dia juga mengingatkan, berdasarkan KUHAP meskipun terpidana sudah menjalani hukuman mati, PK masih bisa diajukan oleh ahli waris terpidana. “Oleh karena itu, kami merasa heran atas kebijakan para pimpinan MA yang mengikuti kemauan Jaksa Agung beserta Presiden untuk menerbitkan SEMA tersebut dengan melanggar beragam prinsip–prinsip hukum yang berlaku umum di negara–negara hukum modern,” tuturnya.

Anggara juga mengingatkan, jika pun Jaksa Agung enggan mengeksekusi terpidana mati karena masalah pengajuan PK, mestinya lembaga ini juga tidak menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman mati. Diingatkan pula, di tengah buruknya sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, pemberlakukan tuntutan hukuman mati harus diterapkan dengan hati–hati dan sangat ketat.

“Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati harus dijamin dan dilindungi dengan sangat ketat hak–haknya agar proses “peradilan sesat” dapat diminamilisisai,” tegas Anggara Suwahyu.

Sumber: Warta Kota

MA: PK Pidana Hanya Satu Kali, Putusan MK Tak Dapat Dikesampingkan

Harapan para terpidana mati untuk kembali mengajukan upaya hukum lewat peninjauan kembali kedua kandas. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan, PK untuk perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Padahal, Mahkamah Konstitusi menyatakan, PK bisa lebih dari satu kali. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7/2014 yang dikeluarkan Ketua MA Hatta Ali, 31 Desember 2014, itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pengajuan peninjauan kembali (PK). Hal itu menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang mengabulkan permohonan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar beserta istri dan anaknya.

Antasari beserta istri dan anaknya minta MK membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu mengatur PK pidana hanya boleh diajukan sekali.

Antasari, terpidana 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, berniat mengajukan PK kedua, tetapi terganjal oleh ketentuan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP.

Sementara itu, Sema No 7/2014 mendasarkan diri pada Pasal 24 Ayat (2) UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) UU No 3/2009 tentang MA yang mengatur PK hanya sekali. Kedua ketentuan itu tak dibatalkan MK.

Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun mengungkapkan, penerbitan Sema tentang PK merupakan wewenang pimpinan MA. Namun, MA perlu lebih profesional dalam menyikapi putusan MK, khususnya jika sema itu ditujukan untuk PK pidana. Penerbitan sema seharusnya juga memperhatikan aspek yang akan menjadi polemik di masyarakat.

”Putusan MK bersifat erga omnes, yang artinya harus ditaati oleh semua orang, sementara putusan MA bersifat inter partes, yang artinya hanya mengikat pihak yang beperkara. Dalam pemahaman hukum administrasi negara, kedudukan surat edaran berada di bawah peraturan. Oleh karena itu, Sema No 7/2014 tidak dapat mengesampingkan putusan MK,” paparnya.

Menurut Gayus, Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang dibatalkan MK bersifat lex specialis. Adapun pasal-pasal dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur PK bersifat generalis, yaitu berlaku juga untuk semua perkara. Jadi, Sema No 7/2014 seharusnya hanya berlaku untuk perkara PK di luar pidana karena ketentuan terkait PK pidana sudah dibatalkan.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform Anggara. Menurut dia, MA telah melupakan prinsip lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) dalam pembentukan Sema No 7/2014. ”Dengan melanggar prinsip ini, MA telah mengingkari prinsip negara hukum yang dianut di UUD 1945,” katanya.

Menyusul keluarnya Sema No 7/2014, kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, menyatakan akan mengadukan MA ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi HAM PBB. Ia menilai, sema itu telah menghalangi hak seseorang untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu, pihaknya juga akan menguji ketentuan-ketentuan dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman terkait pengaturan PK hanya sekali.

Apresiasi:
Kejaksaan Agung mengapresiasi langkah MA mengeluarkan Sema No 7/2014. ”Surat edaran ini merupakan langkah maju. Dengan demikian, kepastian hukum dari perkara pidana dapat segera diperoleh tanpa ada hambatan dan harus menunggu dalam waktu yang lama,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo.

Dengan keluarnya Sema No 7/2014, Prasetyo mengatakan, pihaknya tinggal menunggu proses PK yang kini sedang diajukan oleh dua terpidana mati di Kepulauan Riau pada 15 Desember 2014. Sidang PK atas nama terpidana mati perkara narkoba Pujo Lestari dan Agus Hadi baru digelar pada 6 Januari di Pengadilan Negeri Batam.

Dua terpidana mati yang mengajukan PK tersebut, menurut rencana, akan dieksekusi pada akhir 2014. Namun, rencana itu tertunda. Selain dua terpidana mati itu, ada empat nama lain yang direncanakan menjalani eksekusi. Mereka adalah dua terpidana mati perkara narkoba, yaitu Marco Archer Cardoso Moreira dari Brasil dan Namaona Denis dari Nigeria, serta dua terpidana mati perkara pembunuhan, yaitu Gunawan Santoso dan Tan Joni.

Prasetyo menegaskan, pihaknya menghargai proses hukum. Jika PK terpidana mati itu sudah resmi ditolak, kejaksaan akan melanjutkan ke aspek teknis untuk eksekusi. (ANA/IAN)

Sumber: Kompas Cetak

MA Nilai Putusan MK Cacat Hukum

Ketua Tim Perumus Sema Peninjauan Kembali, Suhadi, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal peninjauan kembali menjadi cacat karena landasan hukum yang digunakan hanya berdasarkan KUHAP. Sedangkan landasan hukum penerbitan surat edaran Mahkamah Agung (sema) ada dua perundang-undangan yang diacu.

Keduanya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 66. Pasal-pasal di kedua undang-undang itu masih berkekuatan hukum tetap dan belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Artinya, kata Suhadi, pasal di dua undang-undang itu bisa dijadikan sebagai acuan dari penerbitan sema dan mengembalikan batas permohonan peninjauan kembali yang hanya satu kali dan bukan berulang kali seperti putusan MK.

“Masing-masing pasal di dua undang-undang itu juga menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan di atas peninjauan kembali. Jadi, ya, peninjauan kembali hanya satu kali,” kata Suhadi. “Sema ini bisa menjadi acuan Kejaksaan Agung jika masih galau akibat adanya peninjauan kembali lebih dari satu kali itu.”

Sema ini diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali beserta seluruh hakim kamar pidana pada tanggal 31 Desember 2014. Suhadi mengatakan sema ini merupakan instruksi terhadap seluruh pengadilan negeri dan tinggi untuk tidak menerima permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali kepada terpidana.

Sumber: Tempo.co